uu no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. 18 tahun 2008 berlaku terjadi ledakan di TPA Leuwigajah Bandung,. uu no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Peraturan: 18: Jenis/Bentuk Peraturan:Karena sesuai kondisinya PLTSa bisa dibangkitkan (baca: bahan bakar) dari berbagai macam teknologi dan sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan atau dengan berpola usaha inti-plasma sesuai regulasi persampahan. 32 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma sampah menjadi suatu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),. Pengelolaan sampah dalam UU No. Bukan cuma denda dari Rp100 juta hingga maksimal Rp5 miliar, jika tetap bandel bakar sampah hingga merugikan orang lain dan lingkungan,. Dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tahun 1982 No. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. Pasal 1 ayat 4 berbunyi Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan. Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah (HPSN 2019) Januari 30, 2020 admin 0 Komentar. 2008. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota, menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai 1 Artikel Skripsi. Kementerian Sekretariat Negara: No. Aturan larangan membakar sampah sembarangan tertuang dalam Undang-Undang No. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau diPENGOLAHAN SAMPAH 1. 18. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Amanat tersebut kemudian diturunkan melalui Perpres jakstranas. Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dalam Penglahan Sampah di Salat Tiga Tahun 2014 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 13. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. Peraturan Pemerintah No. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan. (pasal 2 ayat 1 UU. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam UU No. (PP) no. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Amanat tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah wajib memberikanII. UU tentang Pengelolaan Sampah. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 18 Tahun 2008 Pasal 3 tentang pengelolaan sampah dikatakan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas. Sebenarnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 2019. Untuk buangan industri, material yang tidak diinginkan biasanya disebut dengan limbah. E. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah,. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. 5. U Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diatur mengenai pengelolaan sampah, pembagian keweanangan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berlaku. Tahun. 1. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta. Rapat Persiapan Proses Tender/Seleksi Paket Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022. Jakarta: Sekretariat Negara RI. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diperkuat dengan kebijakan phase out beberapa jenis produk dan kemasan produk sekali pakai sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan. Persoalan sampah menjadi masalah besar bila tidak tertangani dengan baik karena sampah am. Menurut Undang - Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alami yang. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. BAB II PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH P ASCA UU 18/2008. Hak. antara lain : (1) PP No. ABSTRAK: a. Sebagai informasi, UU 18/2008 telah memiliki beberapa regulasi turunan. - UU No 18 tahun 2008 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah - SNI 19-2454 tahun 2002 Tentang Tata Cara. ” Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang. 2008 dan Permendagri No. SampahMenurut Undang-undang No. 3 Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu: a. Seperti. Pada pasal 18 ayat (4) poin a PP no 81 Tahun 2012 diatur mengenai sarana untuk. NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATU BARA, Menimbang : a. Undang-Undang No. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai KETENTUAN LAIN-LAIN 18. 2. UU No. Kamus Lingkungan (1994), sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dimana Tempat. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. besar dalam pengelolaan sampah. yaitu dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. 1 Hal. Undang-Undang No. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. Setiap kegiatan manusia pasti menghasilkan sampah. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah, “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Pasal 29 Ayat 1 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. 7 dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke mediaNOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Belum Tersedia. Chandra B. Revisi UU Pengolahan Sampah Diperlukan untuk Akomodasi Peran Swasta. 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Permen LH 16 Tahun 2012 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DOK LH. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950Di dalam UU No 32 Tahun 2009 suah dijelaskan bahwa hendaknya lebih memperhatikan aspek pengelolaan serta perlindungan lingkungan. Lihat tentang daur ulang sampah di artikel ini. Namun keberadaan regulasi ini masih menyisakan berbagai celah hukum sehingga tidak efektif untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan sampah yang semakin berkembang pesat seiring dengan peningkatan jumlah NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Selain itu, dalam UU ini juga dijelaskan apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi warga negara soal sampah. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,. Pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif akan dapat memberikan manfaat secara ekonomi bahkan dalam kebersihan lingkungan hidup. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Sampah dengan sistematika sebagai berikut. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan – kegiatan berikut : 1. buangan atau sampah. Dalam poin undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa proses pembakaran. Adanya Undang-Undang No. Muhammad Nur mengatakan bahwa, "Oknum pelaku pengelolaan sampah illegal ini dapat dijerat dgn pasal 29 ayat (1) huruf "e" jo pasal 40 ayat (1) UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dgn hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. • Pengumpulan Data Sekunder ( kunjungan instansi)Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengelola sampah yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. BAB III Tugas dan Wewenang Pemerintah (Pasal 5 – Pasal 10). Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang ( end of pipe ) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource. Tinjauan Tentang Sampah dan Pengelolaan Sampah 2. Menurut UU no. "Objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," kata majelis memaparkan alasan lain pembatalan perpres itu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). sebenarnya telah sesuai dengan arahan yang tertuang di UU No. Ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan tertuang di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 18 Tahun 2008; UU No. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organiksi UU No. E. 18 Tahun 2008, sampah dibagi menjadi 3, 1. Di dalam UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwasanya sampah adalah sisa dari berbagai proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia setiap hari ataupun hasil dari proses alam yang berbentuk padat dan semi padat berupa zat organik atau zat. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik Ketiga langkah ini diharapkan bisa mengurangi 30 persen sampah plastik pada 2029. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa. Minggu, 29 September 2019. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Penanganan sampah (waste handling), yang terdiri dari: dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). SNI S-04-1993-03 Tentang Spesifikasi Timbunan Sampah 8. 3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,. 32 Tahun 1950;. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. Sebab, persoalan. E. petunjuk mengenai pengelolaan sampah by ajunhoed. Undang tentang Pengelolaan Sampah; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, melalui empat pilihan skenario pengolahan sampah. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) dan UU No. sampah dan limbah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Turunannya, serta UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan. Kepala Seksi Bina Peritel KLHK Agus Supriyanto mengungkapkan, bahwa Permen LHK No 75 tahun 2019 merupakan turunan. Berdasarkan UU No. Maka Presiden mengeluarkan. Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Mengingat : 1. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. KOMPAS. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah T. 18 Tahun 2008. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah. DAFTAR ISI. Undang No. , 2012, Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Skala Rumah Tangga. sampah rumah tangga; 2. UU 18/2008 telah memiliki beberapa regulasi turunan antara lain adalah: (1) PP No. Pengurangan sampah yaitu terdiri dari : pembatasan timbulan sampah,Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU No. Peraturan Daerah (PERDA). Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sehingga undang-undang ini dapat memperbaiki sistem. dan Pasal 31-32 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-JEPI Vol. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Seharusnya pemda Kab/Kota persegera merealisir dengan “tegas dan disiplin”, membuat atau merevisi perda, merancang master plan pengelolaan sampah berbasis. Jika yang dibuang oleh pegawai puskesmas tersebut adalah obat-obatan kadaluarsa dan kemasan obat-obatan yang merupakan limbah berbahaya, maka bisa terkena pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 6muhammad sa’dulah, nim. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia danproses alam yang. 7/30/2019 UU no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 1/22UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2008TENTANGPENGELOLAAN SAMPAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN…Pengelolaan sampah terpadu adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentu padat. , 2018). Hum; Kathleen C. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah d. 25. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat TPA yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan. adalah pengelolaan sampah perkotaan belum optimal yang diberikan oleh pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dalam hal ini TPA yang masih beroperasi dengan menggunakan system open dumping, diberikan waktu selama 5 tahun dimulai dari tahun berlakunya UU No. 2008 tentang Persampahan seharusnya sudah lebih baik, karena undang-undang tersebut. 5” Pengurangan sampah di tingkat Nasional pada tahun 2018 mencapai 2,76 persen dari tahun 2017 yang5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dan pasal 4 . 81 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, danUU no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik. . bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sistem pengelolaan sampah di TPA harus menerapkan Sanitary Landfill 5 tahun setelah peraturan tersebut dibuat. sampah scrta schingga dapa t c. 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; (3) Perpes No. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah T. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) menetapkan bahwa pengurangan (reduce) sampah meliputi tiga kegiatan, yaitu: (a) pembatasan timbulanCreated Date: 9/11/2019 2:49:23 PMPengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). bahwa. 18 tahun 2018, pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penangan sampah. UU No. 3) Undang-Undang No. Sedangkan secara domestik, upaya Indonesia dalam pengurangan dan pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU Pengelolaan Sampah”). 83/2018 tentang. Dok. Hal ini berarti, masyarakat perlu mengurangi timbulan sampah danPemerintah melalui UU No. 2. Dalam UU No. Pengelolaan Sampah 18 Tahun 2008 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5.